Senin, Juni 17, 2024

Warga Pasang Portal Adat di PT SMP, Ketua TBBR: Perusahaan sampai saat ini Tidak Merealisasikan Kewajibannya

DINDANEWS, KETAPANG – Masyarakat Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat memasang portal adat di PT PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) – Fisr Resource (FR), khususnya di Afdeling 11 dan 12.

Pemasangan portal adat di perusahaan perkebunan sawit PT SMP ini merupakan buntut kekecewaan masyarakat Desa Batu Daya, khususnya para petani plasma perusahaan tersebut.

“Perusahaan sampai saat ini tidak merealisasikan kewajibannya dengan mengkonversi lahan plasma masyarakat,” kata Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Ketapang, Sumarlin, Kamis 27 Januari 2022.

Menurut Sumarlin, pemasangan portal adat ini merupakan bentuk kemarahan masyarakat petani plasma sawit yang sudah berulangkali dibohongi pihak PT SMP.

“Perusahaan seperti sengaja mempermainkan nasib masyarakat. Lantaran tidak menjalani kewajiban sesuai janji yang tertuang dalam Akta Notaris yang telah disepakati,” ucap Sumarlin .

Sementara itu, Pateh Adat Desa Batu Daya Jorben Puram Marinel mengatakan, selain memasang portal adat, masyarakat adat dan para petani plasma juga menyampaikan 8 poin tuntutan kepada pihak PT SMP.

Berikut 8 poin tuntutan dan pernyataan sikap masyarakat petani plasma di Desa Batu Daya kepada PT SMP tersebut:

1. Evaluasi Izin Konsesi

Masyarakat meminta PT SMP melakukan evaluasi terhdap Izin Konsesi di wilayah administrasi Desa Batu Daya Baik izin lama maupun baru, yang sudah di HGU maupun yang proses HGU.

Lantaran sesuai kesepakatan (bahkan diikat di Notaris) pola 80:20, tetapi yang diperoleh Desa Batu Daya tidak sesuai kesepakatan tersebut.

2. TKD Harus Terpisah

Sesuai kesepakatan, Tanah Kas Desa (TKD) harus terpisah pengelolaanya dari koperasi dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan tidak diperhitungkan dalam utang piutang.

3. Menolak Perhitungan RBO

Masyarakat menolak perhitungan Rincian Biaya Operasinal (RBO) koperasi plasma yang dibuat oleh perusahaan secara sepihak.

Lantaran menurut Pengurus Koperasi, Manajemen PT SMP tidak pernah mengajak Pengurus dan Pengawas Koperasi Tri Daya Mukti untuk duduk bersama menyusun RKB dan membahas RBO.

Di saat harga Tandan Buah Segar (TBS) mahal saja hasil koperasi minus. Dengan pembiayaan yang tidak masuk akal sampai Rp 2,5 Miliar pada September dan Rp 3,06 Miliar pada Oktober.

Pekerjaan tanam sisip, jalan, jembatan dan perawatan tanaman yang belum menghasilkan tidak menjadi tanggungjawab koperasi, karena saat konversi mestinya fisik kebun 100 persen baik.

4. Akomodir Anggota Baru CPCL Tahap 2

Anggota baru Plasma Desa Batu Daya (CPCL) Tahap 2 yang sudah diajukan dan sudah dibayarkan konvensasi 1 bulan harus diakomodir oleh perusahaan sesuai yang sudah disepakati.

Jika tidak, masyarakta akan mencabut daftar anggota CPCL Tahap 2 yang diusulkan manajemen kepada pihak BSI.

5. Perusahaan Harus Hormati Adat Istiadat

Masyarakat meminta Manajemen PT SMP untuk mematuhi dan menghormati adat istiadat dan kearifan lokal di wilayah Desa Batu Daya.

6. Menolak Dana SHU

Anggota petani plasma di Desa Batu Daya menolak dana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang di transfer oleh Manajemen ke Rekening Koperasi Tri Daya Mukti.

Lantaran dana tersebut tidak mengakomdir anggota CPCL Tahap 2 di areal izin baru sesuai kesepakatan manajemen dengan masyarakat Batu Daya di hadapan Notaris pada tahun 2017, serta hasil RDPU di DPRD Kabupaten Ketapang yang dihadiri perusahaan dan masyarakat yang kesepakatannya ditanda tangani bersama.

7. Keluar dari Koperasi

Masyarakat menyatakan keluar dari Koperasi Tri Daya Mukti dan meminta koperasi ini dibubarkan dan dibentuk koperasi baru khusus untuk wailayah Desa Batu Daya.

8. Penghentian Operasional

Masyarakat menegaskan, jika apa yang disepakati anggota petani plasma di atas tidak dapat di akomodir oleh Manajemen PT SMP, maka kegiatan operasional PT SMP di wilayah Desa Batu Daya dihentikan sampai adaya kesepakatan tertulis antara Manajemen PT SMP dengan anggota petani plasma.

“Siapapun yang berani merusak atau membuka portal adat masyarakat adat Desa Batu Daya sebelum perusahaan memenuhi tuntutan masyarakat, maka akan ada sanksi adat dan akan berhadapan dengan masyarakat adat Desa 9 Demong 10,” tegas Jorben Puram.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait pemasangan portal dan tuntutan masyarakat Desa Batu Daya tersebut.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *