Senin, Juni 17, 2024

Tingkatkan Alokasi Dana untuk BPJS Kesehatan PBI, Ria Norsan: agar Semakin Banyak Masyarakat Kita yang Terkaver

DINDANEWS, PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diimbau untuk meningkatkan alokasi dana BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Dengan semakin besarnya alokasi dana BPJS Kesehatan PBI, maka semakin banyak yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Agar semakin banyak masyarakat kita yang terkaver BPJS Kesehatan,” kata Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Kamis 3 Februari 2022.

Tentunya peningkatan alokasi dana untuk BPJS Kesehatan PBI itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan setiap kabupaten dan kota di Kalbar.

Selain mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota, Norsan juga mengimbau pelaku usaha menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peseta BPJS Kesehatan.

“Masyarakat umum yang mampu juga diharapkan bisa mendaftar secara mandiri sebagai peserta BPJS Kesehatan,” harap Norsan.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Adiwan Qodar mengatakan, peningkatan cakupan kepesertaan ini salah satu poin penting di samping optimalisasi pelayanan.

Peningkatan cakupan kepesertaa BPJS Kesehatan, kata Adiwan, tentu sangat membutuhkan bantuan dari seluruh pihak, terutama Kepala Daerah dan jajarannya .

“Kami akan lebih intens berkoordinasi mulai pendataan sampai penganggaran untuk masyarakat tidak mampu,” kata Adiwan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN baru terbit.

Penerbitannya, jelas Muhadjir, setelah mempertimbangkan beberapa masukan. Di antaranya rekomendasi KPK untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Inpres ini, lanjut dia, untuk memastikan seluruh penduduk terlindungi dalam program JKN-KIS dengan meningkatkan kepatuhan dan mendorong peningkatan kepesertaan.

Selain itu, meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjamin keberlangsungan program JKN.

“Inpres ini mengamanatkan kepada 30 K/L termasuk gubernur, bupati, wali kota, untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN,” jelas Muhadjir.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *