Selasa, Juni 25, 2024

Tenaga Honorer Ini Bikin Sutarmidji Nampak ‘Bingung’

DINDANEWS, PONTIANAK – Tenaga Honorer lulusan S1 atau S2 atau yang berpendidikan tinggi cukup menyulitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk merelokasinya.

“Kalau tamat SMA gampang mengurusnya,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada wartawan, Rabu 9 Februari 2022.

Sutarmidji menjelaskan, di Kalbar sekitar 900 Tenaga Honorer dan sekitar 400 orang belum mendapat penempatan sebagai tenaga outsourcing.

“Mau ditempatkan di mana, karena rata-rata mereka itu ada yang S2, S1 dan sebagainya,” kata Sutarmidji yang nampak ‘bingung’.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memerintahkan untuk menuntaskan masalah Tenaga Honorer sampai 2023.

Berarti pada 2023 instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia tidak lagi menggunakan jasa mereka.

“Saya ingatkan, ini perintah Pusat, perintah negara, bukan saya. Ini kadang kita mencanangkan Vaksin saja, yang dimarah Gubernur,” kata Sutarmidji.

Lantaran perintah pusat itu, mereka di daerah saat ini hendaknya mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

“Kita lihat nanti, memungkinkan apa tidak (menuntaskan masalah Tenaga Honorer-red). Kalau saya, kalau perlu mereka ini bisa ikut tes pegawai negeri dan lulus semua, Alhamdulillah,” ucap Sutarmidji.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sudah mengkaji seluruh Tenaga Honorer untuk merelokasi mereka. “Tidak lagi sebagai Tenaga Honorer. Tetapi sebagai tenaga outsourcing,” kata Sutarmidji.

Pengalihan menjadi tenaga outsourcing ini tidak jadi persoalan ketika mereka itu tidak memenuhi syarat pendidikan untuk ikut Seleksi PPPK atau CASN.

Tetapi yang menjadi persoalan itu mereka yang memenuhi syarat pendidikan ikut Seleksi PPPK atau CASN, karena tidak ada jaminan mereka lulus.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *