DINDANEWS, PONTIANAK – Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto meminta BPJS Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi serta bersinergi dengan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.
Menurut dia, dengan layanan maksimal, minim keluhan, tidak ada iuran biaya, dan tidak terjadi kekosongan obat di faskes, maka masyarakat khususnya yang tidak mampu akan tertarik untuk mendaftarkan dirinya ke dalam program JKN-KIS.
“Tentunya masyarakat yang mendaftarkan diri ke program JKN-KIN akan membayar iuran secara rutin,” kata Sukiryanto kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).
Sukiryanto menerangkan, sebagai salah satu lembaga tinggi negara DPD RI bertugas menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran, terutama dalam hal perancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
“Salah satu program adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang telah memberikan banyak dampak bagi masyarakat Indonesia dalam memberikan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujar Sukiryanto.
Sebagaimana diketahui, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berada di peringkat 34 atau terendah di Indonesia.
Dari total 5.461.993 jiwa penduduk Kalbar, yang sudah memiliki jaminan kesehatan 4.065.936 jiwa atau 74,44 persen. Cakupan tersebut masih di bawah rata-rata capaian nasional yaitu 86,28 persen.
Anggota DPD RI asal Kalbar, Sukiryanto meminta stakeholder terkait berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh masyarakat.
“Untuk meninggalkan posisi juru kunci, pemerintah daerah harus bersinergi untuk membuat terobosan atau upaya konkret agar seluruh penduduk mendapat jaminan kesehatan,” kata Sukiryanto kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).
“Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran khusus membiayai penduduk yang belum masuk ke dalam program JKN-KIS,” timpal Sukiryanto.
