Senin, Juni 17, 2024

Sukiryanto Kritik Permenkeu 60 Tahun 2023 dan Soroti Penerima Manfaat Bedah Rumah

Foto Anggota DPD RI, Sukiryanto (kanan) saat mensosialisasikan Permenkeu Nomor 60 Tahun 2023 (Foto Mistur)

PONTIANAK – Sukiryanto Kritik Permenkeu 60 Tahun 2023 dan Soroti Penerima Manfaat Bedah Rumah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Sukiryanto, menyampaikan kekhawatiran terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023.

Peraturan tersebut dinilainya mempersulit Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan rumah bersubsidi.

Menurutnya, regulasi yang mewajibkan pembeli rumah untuk membayar pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi salah satu faktornya.

“Regulasi itu membuat impian masyarakat untuk memiliki rumah semakin jauh dari kenyataan,” jelasnya saat di acara Sosialisasi PMK Nomor 60 Tahun 2023 di Hotel Mercure, Pontianak, Rabu, 6 September 2023.

Sukir juga menyoroti sulitnya cara masyarakat untuk terbebas dari PPN.

Meraka harus terbebas dari hutang pajak dan harus membuat laporan ke Dirjen Pajak.

Selain regulasi, Sukir beranggapan jika faktor lain MBR sulit dapat rumah ialah proses survey dan evaluasi ke mereka.

“Peraturan ini mengganggu visi nawacita Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk menyediakan sejuta rumah,” jelasnya.

Sukiryanto juga menyoal program bedah rumah yang seharusnya menyasar masyarakat yang membutuhkan, tetapi justru sering menjadi alat kampanye oleh oknum anggota DPR RI.

Hal itu, sebut Sukir dapat mempengaruhi praktek di lapangan.

Bahkan, rawan pilih-pilih penerima manfaatnya.

“Seharusnya program semacam itu harus dikerjakan langsung oleh pemerintah daerah, bukan melalui jalur legislatif,” pungkasnya. (Gil)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
What to read next...