Selasa, Mei 21, 2024

Sekda Singkawang Sumastro Optimis Hibah dan Bansos Tak Jadi Temuan BPK RI, Asal Pengusulannya Sesuai Kaidah SIPD

DINDANEWS, SINGKAWANG – Selama ini pelaksanaan program hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tidak menjadi catatan atau temuan BPK RI.

Demikian pula Tahun Anggaran 2021 kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang Sumastro optimis pelaksanaan hibah dan Bansos tidak menjadi temuan BPK RI.

“Insya Allah hibah dan Bansos yang telah kita laksanakan, tidak berpotensi menjadi catatan Tim Audit BPK RI dan sebagainya,” kata Sumastro ketika membuka acara Ngobras (Ngobrol Asyik) bersama Wakil Rakyat, di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu 26 Januari 2022.

Ngobras kali ini membahas tentang Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 32 Tahun 2021 yang merupakan tindaklanjut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan ini, kata Sumastro, untuk menyamakan wawasan, pemahaman dan persepsi terkait pengelolaan dan penataan program hibah dan Bansos yang berkualitas, tepat sasaran, dan akuntabel.

Ia berharap pelaksanaan program hibah dan Bansos yang telah dilakukan selama ini tidak mengandung potensi penyimpangan ataupun pelanggaran.

Menurut Sumastro, untuk menghindari penyimpangan atau pelanggaran, mekanisme pengusulan hibah dan Bansos harus sesuai kaidah yang diamanatkan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Kita harapkan pertemuan ini dapat membentuk integrasi mulai dari proses perencanaan awal sampai pada penanggaran dan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip good and clean government,” kata Sumastro.

Pada kesempatan tersebut, Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Singkawang, Sukardi berharap penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat 1 bulan setelah dana diterima dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari pada Tahun Anggaran berikutnya.

“Untuk 2023, proposal lengkap diharapkan disampaikan melalui bagian Kesra (Januari-Februari 2022). Pengisian data hibah pada SIPD berupa Nama dan Alamat diharapkan sudah sesuai dengan nama pada Akta Notaris,” ujar Sukardi.

Nama Calon Penerima Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sama dengan bukti kepemilikan tanah yang sah atau Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah. “Kemudian, ada pendampingan administrasi bagi penerima RTLH melalui Pokir (Pokok Pikiran) Dewan,” pungkas Sukardi.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *