Jumat, Juni 14, 2024

Ruwetnya Regulasi Pengelolaan Dana Desa, Sukiryanto: Desa Sulit untuk Sejahtera

Senator asal Kalimantan Barat itu menyoalkan adanya tiga kementerian yang menjadi regulator dalam pengelolaan dana desa

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sukiryanto saat menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Landak pada Rabu, 5 Juni 2023 (foto-tur)
Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sukiryanto saat menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Landak pada Rabu, 5 Juni 2023 (foto-tur)

LANDAK- Ruwetnya Regulasi Pengelolaan Dana Desa, Sukiryanto: Desa Sulit untuk Sejahtera.

Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sukiryanto mengaitkan ruwetnya aturan dana desa menjadi salah satu faktor penghambat kesehjateraan desa.

Senator asal Kalimantan Barat itu menyoalkan adanya tiga kementerian yang menjadi regulator dalam pengelolaan dana desa, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa.

“Jadi desa sulit untuk sejahtera akibat tumpeng tindih aturan itu. Apa lagi keterbatasan kemampuan aparatur desa untuk adaptif terhadap perubahan regulasi,” ujar Sukir dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Landak pada Rabu, 5 Juni 2023.

Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Haji Sukir ini meminta agar penetapan prioritas penggunaan dana desa tidak terlalu mengikat, mengingat karakteristik dan kebutuhan setiap desa yang berbeda-beda. 

Ia mendorong pemerintah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhannya melalui otonomi dana desa.

“Keperluan desa inikan beda-beda, jadi berikan keleluasaan bagi pemerintah desa asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pintanya.

Bang Haji Sukir juga mendukung peningkatan alokasi dana desa karena pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. 

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa secara akuntabel, transparan, disiplin, dan partisipatif. 

“Pemerintah perlu menyempurnakan peraturan yang berkaitan dengan penghasilan aparatur desa, guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi keinginan untuk menyelewengkan dana desa,” lanjutnya.

Haji Sukir juga menyoroti permasalahan hukum yang timbul akibat penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa yang mengakibatkan dihentikannya penyaluran dana.

Meskipun Kepala Desa telah menjalani hukuman dan mengembalikan dana tersebut, penyaluran dana desa masih tetap dihentikan, sehingga desa merasa dirugikan dan target peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terhambat.

“Seperti yang sedang terjadi di Desa Sungai Segak, Kabupaten Landak, pada tahun 2020 lalu,” terang Haji Sukir. (Gil)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
What to read next...