Jumat, Juni 14, 2024

Rapat dengan BPKP, Sukiryanto Minta Penjelasan Realisasi Dana Desa

DINDANEWS, JAKARTA – Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh Sadikin, Selasa (25/1/2022), untuk membahas realisasi dan evaluasi penyaluran Dana Desa Tahun 2021 dan Program Kerja BPKP tahun 2022.

Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto menyebutkan Kementerian Keuangan mencatat Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Desember mencapai Rp 785,71 trilliun atau 98,77 persen dari pagu APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 713,85 trilliun (98,67 persen) dan Dana Desa Rp 71,85 trillium (99,80 persen).
“Realisasi penyaluran Dana Desa tersebut tercatat lebih Rp 0,75 trilliun atau 1,06 persen yang disebabkan oleh penyaluran Dana Desa telah dilaksanakan untuk seluruh pemda, hanya terdapat 22 desa yang belum menerima penyaluran karena tidak memenuhi syarat salur,” kata Ketua Komite IV Sukiryanto.
Dalam rapat tersebut, Sukiryanto menilai penanganan pandemic COVID-19 dan dampaknya masih menjadi focus pengaturan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan pengaturan pada PMK 17/PMK.07/2021, yang diubah menjadi PMK 94/PMK.07/2021 dan yang terakhir diubah dengan PMK 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penangan Pandemu COVID-19 dan Dampaknya.
“Agar dana desa dapat tersalurkan dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya, maka pemerintah telah menugaskan BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa,” jelasnya.
Lebih lanjut Sukiryanto menerangkan jika BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Pengawasan BPKP terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah diharapkan dapat menghasilkan simpulan mengenai kualitas perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga/Daerah dan desa.
Sementara itu senator Aceh Sudirman mempertanyakan istilah “desa maju” dan “desa tidak maju”.
Menurut perspektifnya, apakah desa maju itu dilihat dari kondisi desanya yang maju atau masyarakatnya yang maju.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *