Selasa, Juni 25, 2024

Profil Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK yang Mengaku Ada Kekeliruan Dalam OTT Kabasarnas Oleh Penyidik

Johanis mengakui adanya kekhilafan dari tim penyidik KPK dalam menangani perkara yang seharusnya menjadi kewenangan TNI.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI (foto-IST)
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI (foto-IST)

PONTIANAK- Profil Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK yang Mengaku Ada Kekeliruan Dalam OTT Kabasarnas Oleh Penyidik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya kekeliruan dalam proses hukum terkait dugaan korupsi yang menyeret Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfian dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. 

KPK menyatakan permintaan maaf terkait insiden ini, melalui Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tangkap tangan terhadap para tersangka, tim penyelidik KPK menemukan anggota TNI terlibat dalam kasus tersebut. 

Johanis mengakui adanya kekhilafan dari tim penyidik KPK dalam menangani perkara yang seharusnya menjadi kewenangan TNI.

“Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur ada empat lembaga peradilan, peradilan umum, militer, tata usaha negara, dan agama,” kata Johanis Tanak di KPK pada Jumat 28 Juli 2023.

Johanis Tanak menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI seharusnya ditangani oleh TNI sendiri sesuai dengan kewenangan mereka. 

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan TNI atas kekeliruan ini.

“Dalam konteks tentang perikanan TNI juga aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK beserta jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan dan Puspom untuk disampaikan ke Panglima,” tambah Johanis.

Tidak hanya KPK, TNI juga menyatakan keberatannya atas penetapan tersangka terhadap Kabasarnas. 

Agung, seorang perwakilan TNI, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai operasi tangkap tangan dari berita media dan kemudian mengirimkan tim untuk berkoordinasi dengan KPK. 

Saat gelar perkara, Puspom TNI menyatakan keberatan terhadap penetapan tersangka, terutama dalam hal status anggota TNI, karena TNI memiliki ketentuan hukum sendiri untuk proses hukum anggotanya.

Profil Johanis Tanak

Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Johanis Tanak telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2019-2023 pada tanggal 28 Oktober 2022 melalui Keputusan Presiden Nomor 103/P Tahun 2022.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Pages ( 1 of 2 ): 1 2Selanjutnya »
What to read next...