Selasa, Juni 25, 2024

Pokja Rumah Demokrasi Pertanyakan Adanya Kekosongan Jabatan Anggota Bawaslu Di 514 Daerah Selama 2 Hari

“Bagaimana tidak, di tengah konstelasi politik yang mulai memuncak, Bawaslu mengalami kekosongan jabatan di 514 kabupaten/kota”, ungkap zai

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit (kolase dnews)
Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit (kolase dnews)

PONTIANAK- Pokja Rumah Demokrasi Pertanyakan Adanya Kekosongan Jabatan Anggota Bawaslu Di 514 Daerah Selama 2 Hari

Semua pihak mempertanyakan adanya kekosongan jabatan anggota bawaslu di 514 kabupaten dan kota, terhitung sejak berakhirnya masa jabotan periode 2018-2023 pada 14 Agustus 2023.

Berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 285/HK.01.00/K1/08/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Rahmat Bagja, terjadi perubahan pada jadwal pengumuman anggota terpilih dan pelantikan yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Nomor 280/KP.01.000/K1/08/2023. 

Keputusan ini mengenai pedoman pelaksanaan pembentukan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-2028.

Menurut keputusan baru ini, jadwal pengumuman calon anggota terpilih dan pelantikan yang sebelumnya dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 13 halaman ii dalam jadwal seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-2028.

Pengumuman yang semula dijadwalkan pada Sabtu, 12 Agustus 2023, dipindahkan menjadi Senin, 14 Agustus 2023. 

Sementara itu, pelaksanaan pelantikan yang sebelumnya direncanakan mulai dari Senin, 14 Agustus 2023 hingga Rabu, 16 Agustus 2023, kini diubah menjadi periode Rabu, 16 Agustus 2023 hingga Minggu, 20 Agustus 2023.

Keputusan penundaan pengumuman ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. 

Sebelumnya, lembaga ini juga pernah melakukan penundaan dalam tahapan pengumuman yang terkait dengan proses seleksi tim seleksi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit mengatakan Bawaslu RI telah menurunkan kepercayaan publik di tengah proses tahapan pemilu yaitu DCS.

“Bagaimana tidak, di tengah konstelasi politik yang mulai memuncak, Bawaslu mengalami kekosongan jabatan di 514 kabupaten/kota”, ungkap zai, Rabu 16 Agustus 2023.

Ia menilai sangat tidak rasional Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

“karena disaat yang sama Bawaslu Provinsi kan juga harus melakukan pengawasan melekat ke KPU Provinsi”,kata zai.

meskipun diketahui Bawaslu RI telah mengeluarkan surat Nomor 565/KP.05/K1/08/2023 tentang pengambil alihan tugas dan wewenang Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Penetapan ini merupakan wewenang Bawaslu RI lanjut Zai, artinya dalam proses tahapan penetapan calon anggota terpilih di pusat tinggal menetapkan dan mengecek kembali ke provinsi yang bersangkutan.

“Proses uji kelayakan itu kan di tingkat provinsi dan Sudah selesai artinya dari provinsi mengirim nama ke pusat dan pusat menetapkan”, ucapnya.

Apa lagi kekosongan Bawaslu di kabupaten dan kota di tengah pelaksanaan tahapan perbaikan menuju penetapan daftar caleg sementara (DCS).

“Jika di daerah tidak ada pimpinan Bawaslu definitif dan ini sudah 2 hari maka panwascam dan perangkatnya akan kesulitan bekerja karna tidak ada yang control, tengah proses tahapan DCS apalagi yang melakukan pengawasan melekat di KPU kabupaten dan kota tidak ada maka sangat rentan”, pungkasnya.

Untuk itu ia mendorong Bawaslu RI harus memberikan klarifikasi publik terkait proses penetapan calon terpilih anggota bawaslu kabupaten dan kota.

“Jadi tidak hanya membiarkan opini liar di masyarakat terbentuk, karna yang paling krusial dalam pemilu adalah membangun kepercayaan publik terhadap tahapan dan hasil Pemilu, dengan kondisi saat ini publik mulai beropini liar dan menurunkan tingkat kepercayaannya kepada pengawas pemilu” tutupnya. (Ain)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
What to read next...