Sabtu, Juni 22, 2024

Penjelasan KPU Terkait Tahanan Lapas yang Ikut Nyaleg di DPRD Ketapang

Foto Sekda Ketapang, Alexander Wilyo dan Ketua KPU Ketapang, Abdul Hakim (KPU Ketapang)

PONTIANAK – Penjelasan KPU Terkait Tahanan Lapas yang Ikut Nyaleg di DPRD Ketapang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang memberikan penjelasan terkait kehadiran salah satu tahanan Lapas dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Ketapang, yang merupakan calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Daerah Pemilihan Ketapang 5 pada Pemilu Tahun 2024.

Ketua KPU Ketapang, Abdul Hakim, menjelaskan jika pencalonan AUR oleh PKB telah melalui proses yang sesuai dengan tahapan pencalonan.

“Secara kesuluruhan status pencalonan yang bersangkutan memenuhi syarat pada saat penyusunan dan Penetapan DCS tanggal 19 s.d 18 Agustus 2023. Semua proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dilakukan oleh Partai Politik melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon),” ungkap Abdul dalam keterangan resmi yang diterima Dindanews pada Sabtu, 18 November 2023.

Abdul menjelaskan jika Informasi terkait kasus pidana yang bersangkutan baru diterima oleh KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 11 November 2023.

Setelah proses Penetapan DCT dilakukan pada tanggal 3 November dan Pengumuman DCT pada tanggal 4 November 2023.

“Sejak menerima informasi tersebut, KPU Kabupaten Ketapang langsung melakukan serangkaian koordinasi dengan para pihak kasus pidana yang bersangkukan dan dihubungkan dengan semua dokumen yang digunakan untuk syarat pencalonan anggota DPRD,” sambungnya.

Saat ini, Abdul Hakim bersama komisioner lainnya telah melakukan pendalaman kasus dan melakukan beberapa kajian serta dituangkan dalam kronologis.

“KPU Ketapang menunggu arahan dan hasil telaah KPU Provinsi Kalimantan Barat serta keputusan dari KPU RI berdasarkan Pedoman PKPU 10 tahun 2023 tentang pencalonan,” jelas Abdul.

Sementara itu, terkait eliminasi atau pencoretan AUR dari DCT DPRD Ketapang, KPU Ketapang akan mengikuti mekanisme yang telah diatur sebelumnya.

“KPU Kabupaten Ketapang akan menjalankan sesuai dengan mekanisme dan hasil telaah dari kronologis dan dokumen-dokumen yang sudah kita kirimkan kemarin kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
What to read next...