Selasa, Mei 21, 2024

Minta DPD Dibubarkan dan Melebur Ke DPR, Jimly Asshiddiqie: Supaya Lembaga DPD Itu Ada Gunanya

Ia menyoroti bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga lembaga perwakilan atau trikameral.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H (kolase dnews)
Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H (kolase dnews)

JAKARTA- Minta DPD Dibubarkan dan Melebur Ke DPR, Jimly Asshiddiqie: Supaya Lembaga DPD Itu Ada Gunanya

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Anggota DPD DKI Jakarta, Jimly Asshiddiqie, telah mengusulkan gagasan tentang pembubaran DPD (Dewan Perwakilan Daerah). 

Dalam usulannya, ia menyatakan bahwa perwakilan daerah yang saat ini ada di DPD seharusnya dimasukkan ke dalam DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai perwakilan daerah.

Menurutnya, DPD seharusnya dibubarkan dan perwakilan daerah digabungkan dengan struktur DPR. 

“Bisa enggak dia (DPD) bubar saja lah? Karena adanya sama dengan tiadanya. Dibubarin saja gitu loh. Masukkan dia di struktur DPR supaya wakil daerah,” ungkap Jimly di kompleks parlemen Senayan pada Rabu 16 Agustus 2023. 

Jimly juga menegaskan perlunya melakukan restrukturisasi lembaga perwakilan di Indonesia. 

Ia menyoroti bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga lembaga perwakilan atau trikameral. 

Ia berpendapat bahwa Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk beralih ke sistem bikameral dengan menambahkan satu fraksi yang mewakili golongan.

Lebih lanjut, Jimly mengungkapkan bahwa selama empat tahun menjadi anggota DPD, lembaga tersebut memiliki kewenangan yang terbatas. 

“Dengan demikian DPD dibubarin, masuk ke DPR. Supaya lembaga DPD itu ada gunanya. Saya sudah 4 tahun di sini, ini kayak LSM aja. Dia hanya memberi saran, pertimbangan, usulan tapi enggak pernah didengar,”ungkapnya.

Para anggota DPD RI hanya dapat memberikan saran dan pendapat, tetapi usulannya tidak pernah mendapatkan perhatian serius. 

Oleh karena itu, Jimly mendorong agar DPD digabungkan ke dalam struktur DPR agar perwakilan daerah dapat lebih aktif dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan alokasi anggaran negara.

“Masukkan dia (DPD) di struktur DPR supaya wakil daerah, aspirasi daerah ikut memutus semua fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran negara,” pinta Jimly.

Jimly juga mengingatkan perbedaan dalam komposisi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebelum dan setelah amendemen konstitusi. 

Sebelum amendemen, MPR terdiri dari perwakilan politik, daerah, dan golongan. Namun, pasca reformasi konstitusi pada 1999-2002, komposisi MPR berubah. 

Jimly menunjukkan bahwa perwakilan golongan sekarang tidak lagi memiliki posisi.

“Misalnya ormas-ormas, ormas keagamaan, ormas perempuan, ormas pendidikan, ormas apa lagi dan masyarakat adat. Itu tidak terwakili,”kata jimly.

Belakangan ini, isu tentang amendemen konstitusi kembali mencuat. Pertama kali diungkapkan oleh para pimpinan MPR, mereka mengusulkan inklusi aturan mengenai pelaksanaan pemilu dalam situasi darurat. 

Isu lain yang muncul adalah pengembalian peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan dalam pemilihan presiden. (Ain)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
What to read next...