Selasa, Juni 25, 2024

Milad ke 57, Momentum Reorientasi dan Bangun Kemandirian Ekonomi KAHMI

Sejak disahkan sebagai wadah kekeluargaan alumni HMI pada 17 september 1966, KAHMI banyak mengambil peran dalam perjalanan Republik iniBagikan Berita …

Penulis : Muhammad Holil, Ketua BPC HIPMI Pontianak Bidang OKK dan Pengurus HIPKA/MD KAHMI Kota Pontianak Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi

Tahun ini Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) merayakan dies natalis yang ke 57, usia yang tidak muda lagi dan tergolong matang dalam siklus kehidupan.

Sejak disahkan sebagai wadah kekeluargaan alumni HMI pada 17 september 1966, KAHMI banyak mengambil peran dalam sejarah perjalanan Republik ini.

Peran anggota KAHMI ada disemua lini mulai dari Politisi, Ekonom, Budayawan, Cendikiawan, hingga abdi negara maupun pejabat publik. Untuk itu tidak berlebihan jika KAHMI diaanggap sebagai bagian dari kekuatan utama bangsa Indonesia.

Namun demikian peran KAHMI yang paling mencolok adalah pada ranah politik kebangsaan. Meski secara organisasi KAHMI-HMI tidak berafiliasi pada partai politik tertentu namu peran KAHMI turut menentukan percaturan politik di Negeri ini, dikabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ini ada sekitar 8 menteri yang pernah berkader di HMI dan menjadi KAHMI. 

Hal itu tidak termasuk KAHMI yang duduk sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Hingga kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peran yang begitu besar pada ranah politik kebangsaan tersebut menajdi kebanggaan tersediri bagi keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam sebab KAHMI-HMI dapat ambil bagian secara langsung dalam memajukan negeri ini. 

Meski begitu, seiring dengaan kebanggaan yang mencul atas peran para anggota KAHMI di eksekutif dan legislative, KAHMI juga memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar dalam membangun pemerataan ekonomi baik untuk sesama Anggota KAHMI maupun Masayarakat luas secara umum.

Perayaan dies natalis yang ke 57 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang sejarah panjang dan perjalanan organisasi, tetapi juga merupakan momen yang tepat untuk merenungkan peran KAHMI di masa depan. 

Salah satu langkah penting yang perlu dipertimbangkan adalah pergeseran dari orientasi politik yang lebih dominan menuju orientasi entrepreneur sebagai upaya untuk mencetak pengusaha baru dari kalangan KAHMI. 

Mengapa ini begitu penting, dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih maju?

Selama beberapa dekade terakhir, KAHMI telah dikenal sebagai sebuah organisasi yang aktif di ranah politik. Keterlibatan yang kuat dalam pergerakan politik memungkinkan KAHMI menjadi pemain penting dalam berbagai isu nasional. 

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan kritis: apakah fokus yang berlebihan pada politik telah mengesampingkan peran KAHMI dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia?

Tantangan Ekonomi Indonesia

Indonesia, dengan potensi ekonomi yang besar dan populasi yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang signifikan. Beberapa di antaranya adalah:

Angka Pengangguran, Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang stabil, angka pengangguran di Indonesia tetap menjadi masalah serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023 jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 7,99 juta orang. 

Meski angka tersebut mengalami penurunan sebesar 410 ribu orang dari jumlah sebelumnya 8,40 juta orang pada Agustus 2022. Namun jumlah tersebut menjadi pekerjaan rumah yang begitu serius tidak terkecuali bagi KAHMI, bahkan tidak menutup kemungkinan ada kontribusi kader HMI-KAHMI dalam penyumbang angka pengangguran tersebut.

Dengan demikian  Memperluas lapangan kerja adalah sebuah keharusan untuk mengatasi masalah ini:

Pertama Ketimpangan Ekonomi, Ketidaksetaraan ekonomi yang semakin besar menjadi hambatan bagi perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kedua Kewirausahaan Rendah, Tingkat kewirausahaan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Dilansir dari Okezone Menteri Koperasi dan UMKM RI teten Masduki pada maret lalu menyampaikan bahwa jumlah pengusaha masih 3,47% dari rasio pengusaha 4% yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. 

Jumlah pengusaha Indonesia tersebut tergolong rendah dibanding negara-negara asean lainnya seperti Singapuran yang sudah mencapai 8,6% dengan jumlah penduduk hanya 5 jutaan, sedangkan Malaysia dan Thailand juga sudah lebih dari 4%.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Pages ( 1 of 2 ): 1 2Selanjutnya »
Share the post