Senin, Juni 17, 2024

Ini Skema Pengelolaan Hutan Desa

DINDANEWS, MELAWI – Gemawan bersama Suar Institute telah mengusulkan skema pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Melalui skema pengelolaan Hutan Desa ini, masyarakat di Kabupaten Melawi diharapkan dapat benar-benar memanfaatkan sumberdaya alam di hutan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk Kabupaten Melawi, terdapat 11 Hutan Desa yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni:

1. Hutan Desa Sungai Bakah, Kecamatan Pinoh Selatan

2. Hutan Desa Landau Garon, Kecamatan Pinoh Selatan

3. Hutan Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan

4. Hutan Desa Nanga Sokan, Kecamatan Sokan

5. Hutan Desa Sepakat, Kecamatan Sokan

6. Hutan Desa Nanga Potai, Kecamatan Sokan

7. Hutan Desa Nanga Bentangai, Kecamatan Sokan

8. Hutan Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing

9. Hutan Desa Upit, Kecamatan Belimbing

10 Hutan Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing;

11. Hutan Desa Piawas, Kecamatan Belimbing Hulu.

Hutan Desa di Kabupaten Melawi ini sudah mendapat izin pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Desa

Setelah masyarakat menerima Surat Keputusan (SK) pengelolaan Hutan Desa tersebut, maka masyarakat bersama Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) di setiap harus membuat rencana pengelolaan.

Rencana pengelolaan Hutan Desa tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan ini menetapkan serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan pascaterbitnya SK Pengelolaan Kawasan Hutan dari KLHK, terdiri atas:

1. Penataan areal dan penyusunan rencana kerja

2. Pengembangan usaha

3. Penanganan konflik tenurial, serta

4. Pendampingan

5. Kemitraan lingkungan.

Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS)

Menurut Deputi Direktur Gemawan Ridho Faizinda, RKPS menjadi landasan rencana pengelolaan hutan desa selama 10 tahun ke depan.

RKPS ini disertai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hutan Desa yang harus pada potensi di areal Hutan Desa, kebutuhan masyarakat atau kelompok, serta jasa lingkungan.

“Potensi ini antara lain jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi wisata atau sumber air bersih, buah-buahan, sayur, rotan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lainnya,” kata Ridho.

Sinergisitaskan dengan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan Hutan Desa, Ridho mendorong sinergisitas dengan Dana Desa. “Karena kawasan hutan ini menjadi sumber penghidupan masyarakat,” katanya.

Lantaran Hutan Desa merupakan bagian dari desa, lanjut dia, maka penting untuk mensinergiskan Dana Desa dalam perencanaan dan pengelolaan Hutan Desa.

Keterwakilan Perempuan

Ridho menilai, keterwakilan dan pelibatan perempuan dalam setiap kegiatan pengambilan kebijakan pengelolan Hutan Desa sangat penting.

“Perempuan memanfaatkan sumberdaya hutan lebih banyak dari laki-laki,” ungkap Ridho.

Ia mengatakan, hutan menjadi sumber penghidupan para perempuan. Misalnya, untuk bahan pangan dan bahan baku produk rumah tangga.

“Namun mereka sangat jarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Ini tentu sangat tidak adil,” kata Ridho.

Olehkarenanya, Gemawan mendorong pelibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan Hutan Desa.

“Baik itu akses dan manfaat sumberdaya hutan, maupun terkait kontrol dan partisipasi dalam  pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Hutan Desa,” jelas Ridho.

Ia berharap berharap pengelolaan Hutan Desa ini mampu memberikan manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *