Senin, Juni 17, 2024

Ini Kerangka Regulasi Penanganan Konflik Sosial

DINDANEWS, PONTIANAK – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penangangan konflik sosial. Termasuk membentuk 3 kerangka regulasi.

Menurut Kepala Kesbangpol Provinsi Kalbar Hermanus, kerangka regulasi tersebut mencakup 3 strategi penanganan yang tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun 3 kerangka regulasi penanganan konflik sosial tersebut terdiri atas:

1. Kerangka Regulasi dalam Upaya Pencegahan Konflik

Kerangka Regulasi ini mencakup kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik

2. Kerangka Regulasi bagi Kegiatan Penanganan Konflik

Kerangka Regulasi ini meliputi upaya pemberhentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia maupun harta benda

3. Kerangka Regulasi bagi Penanganan Pascakonflik

Kerangka Regulasi ini meliputi ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa atau proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi.

Seperti diketahui, pencegahan konflik yang diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dirumuskan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Hal tersebut berguna untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *