Selasa, Juni 25, 2024

Herzaky Mendorong Adanya Perlindungan Hak Warga di Pulau Rempang Dalam Konteks Pembangunan

Ia mengingatkan jangan sampai muncul pertanyaan mengapa perlakuan terhadap Pulau Rempang berbeda terkait pembagian sertifikat tanah

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Herzaky Mahendra Putra, Politisi Asal Kalbar yang juga kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat (foto-IST)
Herzaky Mahendra Putra, Politisi Asal Kalbar yang juga kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat (foto-IST)

PONTIANAK- Herzaky Mendorong Adanya Perlindungan Hak Warga di Pulau Rempang Dalam Konteks Pembangunan

Herzaky Mahendra Putra, politisi nasional yang berasal dari Kalimantan Barat yang juga kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, memberikan tanggapannya terhadap konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Herzaky menekankan pentingnya agar rakyat tidak dijadikan sebagai orang asing di negeri mereka sendiri dalam konteks pembangunan dan investasi asing. 

Menurutnya, investasi dan pembangunan adalah hal yang diperlukan, namun, manfaat dari hal tersebut harus dirasakan terlebih dahulu oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. 

Herzaky sangat menentang ide bahwa rakyat yang tinggal di sekitar pembangunan harus menjadi korban, bahkan sampai harus terusir dari tempat tinggal mereka. 

Ia menekankan bahwa pembangunan seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia menyarankan agar jika relokasi dan ganti rugi memang diperlukan, pendekatan yang digunakan haruslah bersifat kekeluargaan, melalui musyawarah yang baik dan komunikasi yang intensif dengan warga setempat. 

“Contohlah pendekatan yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo ketika dulu menangani peristiwa serupa semasa menjadi walikota Solo. Bisa berulang kali melakukan dialog dengan warga setempat,”ungkapnya pada Minggu 17 september 2023.

Dewan Pakar Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Kalimantan Barat ini berharap agar rakyat tidak dipaksa meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka yang telah mereka huni selama puluhan tahun. 

Informasi mengenai pemutusan layanan kesehatan dan pendidikan oleh pemerintah sejak Agustus 2023 dalam rangka pembangunan Rempang Eco City disayangkan oleh Herzaky. 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Pages ( 1 of 2 ): 1 2Selanjutnya »
What to read next...