Selasa, Juni 25, 2024

Dana 3 Desa di Landak Dipotong, Sukiryanto Turun Tangan Perjuangkan di Pusat

Terlebih lagi, dana desa dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendanaan bagi mayoritas desa saat ini.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Sukiryanto saat menjadi pembicara utama dalam pembukaan rapat pimpinan daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat, Rabu 21 Juni 2023 (foto-gil dnews)
Sukiryanto saat menjadi pembicara utama dalam pembukaan rapat pimpinan daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat, Rabu 21 Juni 2023 (foto-gil dnews)

LANDAK – Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Sukiryanto berjanji akan memperjuangkan 3 desa di Kabupaten Landak yang dana desanya dipotong Pemerintah Pusat.

Pemotongan dana desa itu pun dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Landak, Agustina Titin.

Agustina Titin mengungkapkan dana ketiga desa tersebut dipotong karena dinilai melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Mereka menerima sanksi pemotongan karena tidak bisa melaporkan pertanggungjawabannya,” ujar Titin kepada DindaNews Kamis, 6 Juni 2023.

Seperti diketahui, Sukiryanto juga belum lama ini melakukan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Landak.

Pada workshop yang helat pada Rabu, 5 Juni 2023 itu, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sukiryanto juga menyinggung isu yang menimpa desa-desa tersebut.

Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sukiryanto (berkacamata) foto bersama usai menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Landak pada Rabu, 5 Juni 2023 (foto-tur)
Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sukiryanto (berkacamata) foto bersama usai menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Landak pada Rabu, 5 Juni 2023 (foto-tur)

Senator yang akrab disapa Bang Haji Sukir ini menyayangkan bahwa sanksi yang diterima ketiga desa tersebut telah menghambat upaya menuju kesejahteraan di tingkat desa.

Terlebih lagi, dana desa dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendanaan bagi mayoritas desa saat ini.

“Sudah ada pergantian kepala desa dan dana desa juga sudah dikembalikan. Namun, penghentian penyaluran Dana Desa masih tetap berlaku,” ucap Sukiryanto.

“Hal ini menyebabkan ribuan masyarakat dirugikan dan target peningkatan kesejahteraan masyarakat desa juga ikut terhambat,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut dari workshop tersebut, Sukir bersama Pemerintah Kabupaten Landak, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Dirjen Perbendaharaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sepakat untuk membuat rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk meninjau Kembali aturan yang ada.

Selain itu, Sukiryanto juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat di ketiga desa yang terdampak pemotongan dana desa tersebut.

Rencananya, ia akan membawa rekomendasi workshop kemarin kepada pemerintah pusat dan melayangkan surat kepada Kementerian dan Presiden mengenai tiga desa yang anggaranya dipotong.

“Saya akan mengupayakan dan memperjuangkan hak-hak mereka,” tegas Sukiryanto. (Gil)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
What to read next...