Rabu, Juni 19, 2024

Alur Panjang Proyek Rempang Eco-city yang Picu Penolakan Besar di Batam

Alur Panjang Proyek Rempang Eco-city yang Picu Penolakan Besar di Batam (Kolase Dindanews)

PONTIANAK – Alur Panjang Proyek Rempang Eco-city yang Picu Penolakan Besar di Batam

Pada Senin, 11 September 2023, ribuan masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau berkumpul di depan kantor BP Batam untuk melakukan unjuk rasa.

Unjuk rasa ini adalah manifestasi dari penolakan yang semakin besar terhadap proyek pengembangan Pulau Rempang yang dikenal sebagai Rempang Eco-City.

Massa yang hadir bukan hanya warga Melayu Batam tetapi juga dari berbagai daerah lain.

Tuntutan utama massa adalah menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.

Selain itu, mereka juga meminta pencopotan Muhammad Rudi dari jabatannya sebagai Wali Kota dan Kepala BP Batam.

Awal Wacana Pengembangan Rempang Eco-city

Rencana pengembangan Pulau Rempang memiliki sejarah yang panjang. Sejak tahun 2001, Pemerintah Kota Batam telah mempertimbangkan pengembangan Kawasan Rempang berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam.

Mereka pun lalu mengundang sejumlah investor untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan Kawasan Rempang, termasuk Artha Graha Group.

PT MEG Ditunjuk Jadi Pengembang Rempang Eco-city

Mei 2024, DPRD Batam yang saat itu diketuai oleh Taba Iskandar menyetujui PT Makmur Elok Graha (PT MEG), anak perusahaan Artha Graha Group untuk mengembangkan Kawasan Rempang serta Pulau Setokok dan Pulau Galang.

Kemudian, pada 26 Agustus 2024, Tommy Winata, pemilik PT MEG, menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkot Batam, yang mencakup studi pengembangan Pulau Rempang.

Dalam perjanjian ini, MEG mendapat konsesi selama 30 tahun, yang bisa diperpanjang hingga 80 tahun, dengan luas lahan mencapai 16.583 hektare.

Namun, proyek ini menghadapi kendala, termasuk aduan dari masyarakat yang mengklaim kerugian negara sekitar Rp3,6 triliun.

Tommy Winata bahkan diperiksa di Mabes Polri pada tahun 2008 terkait masalah tersebut, dan masalah pembebasan lahan menjadi hambatan utama untuk proyek ini.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Pages ( 1 of 2 ): 1 2Selanjutnya »
What to read next...