Selasa, Juni 25, 2024

Aliansi Melayu Sanggau Bersatu Keluarkan 6 Tuntutan Terkait Relokasi Masyarakat Melayu Di Pulau Rempang

Dwi Candra menggarisbawahi pentingnya melindungi hak masyarakat Pulau Rempang, mempertahankan kebudayaan, dan tinggal di tanah mereka

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Aliansi Melayu Sanggau Bersatu keluarkan pernyataan sikap terkait dengan rencana relokasi masyarakat Melayu di Pulau Rempang Galang, Kota Batam, di salah satu kafe di Jalan Cempaka, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada Minggu, 17 September 2023
Aliansi Melayu Sanggau Bersatu keluarkan pernyataan sikap terkait dengan rencana relokasi masyarakat Melayu di Pulau Rempang Galang, Kota Batam, di salah satu kafe di Jalan Cempaka, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada Minggu, 17 September 2023

SANGGAU- Aliansi Melayu Sanggau Bersatu Keluarkan 6 Tuntutan Terkait Rencana Relokasi Masyarakat Melayu di Pulau Rempang Galang

Aliansi Melayu Sanggau Bersatu telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan rencana relokasi masyarakat Melayu di Pulau Rempang Galang, Kota Batam. 

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh sekelompok pemuda dan beberapa elemen masyarakat sipil dari Kabupaten Sanggau, termasuk POM, SPM, Sebayu, Senganan, dan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sanggau. 

juru bicara Aliansi Melayu Sanggau Bersatu, Dwi Candra, mengungkapkan bahwa pernyataan sikap ini didasarkan pada hasil musyawarah bersama terkait isu masyarakat Melayu di Pulau Rempang. 

Dwi Candra menyatakan, Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan pendirian Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

“Selain itu, negara gagal menjalankan Pasal 33 yang menyebutkan bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’.”tegas Dwi di salah satu kafe di Jalan Cempaka, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada Minggu, 17 September 2023.

Oleh karena itu, lanjut Dwi, para pemuda Sanggau bersama dengan elemen-elemen gerakan masyarakat sipil Kabupaten Sanggau yang tergabung dalam Aliansi Melayu Sanggau Bersatu mengeluarkan pernyataan sikap.

Pertama, mendesak Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan Berita Ini
Pages ( 1 of 2 ): 1 2Selanjutnya »
What to read next...